Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Artikel yang terkait dengan judul :Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pelajaran IPS SMP/ MTs Kelas VIII) ✓ Tujuan dari pembelajaran mengenai materi ini supaya teman-teman semua bisa mengetahui dan memahami mengenai proses pembentukan pelengkapan pemerintahan dan negara. Bangsa indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga mulai tanggal tersebut Indonesia bisa mengatur pemerintahannya sendiri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah berhasil mengesahkan UUD 1945.

Daftar Isi

1. Membahas Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan dan Negara
2. Dukungan Spontan Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
3. Rangkuman
4. Contoh Soal Materi Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi

Membahas Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan dan Negara

Pengesahan UUD 1945

Setelah tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum mempunyai kelengkapan negara yang meliputi di antaranya dasar negara dan undang-undang dasar, presiden dan wakil presiden, serta susunan kabinet dan badan perwakilan rakyat.

Kemudian PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan rapat untuk mengisi kelengkapan. Rapat tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno (Ketua) dan Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) di Gedung Kesenian Jakarta, Jl. Pejambon. Rpat tersebut menghasilkan 3 keputusan dasar, antara lain:
  1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar.
  2. Memilih presiden dan wakil presiden.
  3. Sementara waktu presiden dibantu oleh Komite Nasional.
UUD adalah hasil dari sidang BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli 1945 yang wujudnya masih merupakan Rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang dan dalam pembahasan tentang Undng-Undang Dasar diadakan beberapa perubahan atas usul dari Drs. M. Hatta, yaitu: Bab III Pasal 6 dinyatakan, bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diubah Presiden ialah orang Indonesia asli”.Sila ke-1 Pancasila berbunyi bahwa: “Berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi "Berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa”. Dasar yang dipakai atas usulan tersebut adalah dengan dasar kepentingan dan kerukunan nasional. Kemudian Rancangan Undang-Undang Dasar dilakukan pengesahan dan ditetapkan sebagai Undang Undang Dasar negara yang dikenal sekarang ini dengan sebutan UUD 1945.

Penyusunan kelengkapan negara dan pembagian negara atas provinsi

Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19-8-1945 dengan menghasilkan keputusan yang sangat penting yaitu:

a. Menetapkan Susunan Kementerian

Sebelum melakukan sidang Ir. Sukarno menugaskan kepada beberapa orang yang tergabung dalam Panitia Kecil. panitia kecil tersebut terdiri dari Ahmad Subarjo sebagai ketua, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo. Hasil pembahasan dari Panitia Kecil tersebut lalu dibahas dalam rapat pleno tanggal 19 Agustus 1945 tersebut. Pada rapat pleno tersebut memutuskan 12 menteri yang memimpin departemen dan 5 menteri negara. Adapun susunan kementerian tersebut adalah sebagai berikut:
Menteri Dalam Negeri : R.A. Wiranatakusumah
Menteri Kehakiman : Prof. Mr. Dr. Supomo
Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman Cokroadisuryo
Menteri Keuangan : Mr. A.A. Marimis
Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri
Menteri Kesehatan : Dr. R. Buntaran Martoatmojo
Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subarjo
Menteri Penerangan : Mr. Amir Syahrifuddin
Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata
Menteri Negara : Dr. M. Amir
Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
Menteri Negara : Mr. Maramis
Menteri Negara : Mr. R.N. Sartono
Menteri Negara : Wahid Hasyim

Menetapkan pembagian wilayah propinsi

Sebelum dilakukan rapat pleno, Ir. Sukarno juga menugaskan kepada Panitia Kecil yang terdiri dari Otto Iskandardinata sebagai ketua, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr. A.A Hamidhan, Dr. Ratulangi, Ktut Puja). Hasil dri pembahasan kecil tersebut kemudian dibawa ke rapat pleno untuk dibicarakan, yang diputuskan bahwa membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pembagian Wilayah Republik Indonesia Provinsi Gubernur adalah sebagai berikut:
a) Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo
b) Jawa Tengah : R. Panji Suroso
c) Jawa Timur : R.A. Suryo
d) Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Puja
e) Sumatera : Mr. Tengku Moh. Hasan
f) Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor
g) Maluku : Mr. J. Laturharhary
h) Sulawesi : Dr. G.S.S.S.J Ratulangi

Selain itu juga dilakukan pengangkatan pejabat-pejabat tinggi negara yang terdiri dari:
  • Sekretaris Negara : Mr. A.G. Pringgodigdo
  • Kepala Polisi : Sukamto
  • Menteri Keamanan : Sulyohadikusumo
  • Juru Bicara Negara : Sukarjo Wiryopranoto
  • Jaksa Agung : Mr. Gatot Tarunamiharja
  • Ketua Mahkamah Agung : Mr. Dr. Kusumaatmaja
  • Kepala Staf Umum : Mayor Jenderal Urip Sumoharjo
b. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat

Pembentukan KNIP yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 yang pusanya adalah di Jakarta. Sedang di daerah juga dibentuk dengan nama Komite Nasional Indonesia Daerah

Pada tanggal  29-8-1945 dilakukan pelantikan dengan susunan pengurus adalah sebagai berikut:
  • Ketua : Mr. Kasman Singodimejo
  • Wakil Ketua I : Sutarjo Kartohadikusumo
  • Wakil Ketua II : Mr. Yohanes Latuharhary
  • Wakil Ketua III : Adam Malik
Apa tugas KNIP tersebut? tugasnya yaitu mendampingi presiden di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada tanggal 16-10-1945 KNIP melakukan rapat pleno yang mana dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. X mengenai pemberian kekuasaan dan juga wewenang legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat untuk ikut serta dlam penetapan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk.

Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara

Presiden juga menugaskan kepada panitia kecil untuk membahas mengenai pembentukan tentara kebangsaan yang terdiri dari Abdul Kadir, Kasman Singodimejo, Otto Iskandardinata.

a. BKR (Badan Keamanan Rakyat)
Pembentukan BKR yaitu pada tanggal 27 Agustus 1945. Adapun tugas BKR yaitu sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah dan di bawah koordinasi KNIP Daerah. Keanggota dari BKR yaitu berasal dari mantan anggota Peta, KNIL, Heiho, Kei Sat Sutai (Polisi), dan Seinendan, serta Keibodan. Resminya BKR berdiri diumumkan oleh presiden pada tanggal 23 Agustus 1945.
Susunan anggota BKR Pusat adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : Kaprawi
  • Ketua I : Sutalaksana
  • Ketua II : Latief Hendraningrat
Susunan BKR Daerah:
  • Jawa Barat : Aruji Kartawinata
  • Jawa Tengah : Sudirman
  • Jawa Timur : drg. Mustopo
b. TKR (Tentara Keamanan Rakyat)
Oleh karena adanya provokasi dari pasukan Sekutu yang diboncengi oleh pasukan Belanda yang bisa mengancam keselamatan bangsa dan negara, kemudian pemerintah memberi tugas kepada Mayor
Urip Sumoharjo yang merupakan pensiunan KNIL untuk menyusun tentara kebangsaan (TKR). Yogyakarta adalah markas tertinggi TKR. Pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai berdirinya TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang ketuanya adalah Supriyadi (Tokoh PETA di Blitar) pada tanggal 5 Oktober 1945. Walaupun telah dilakukan penunjukan sebagai ketua TKR, namun tidak pernah muncul untuk melaksanakan tugas. Kemudian dilakukan tindak lanjut atas keadaan tersebut. Pada tanggal 12-11-1945 markas tertinggi TKR lalu mengadakan rapat, tujuannya adalah untuk membahas pemilihan pimpinan tertinggi TKR. Dari hasil rapat tersebut maka yang terpilih sebagai panglima TKR adalah Kolonel Sudirman (Komando Devisi V/ Banyumas). Selanjutnya TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada 1 Januari 1946). Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh pemerintah. Tujuan dari perubahan nama adalah ditujukan agar tugas dari tentara diperluas dan diperdalam, yaitu untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam arti yang luas. Kemudian nama Tentara Keselamatan Rakyat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 24-1-1946 dirubah lagi dengan nama Tentara Rakyat Indonesia (TRI). Kemudian TRI dirubah lagi menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) karena TRI masih terdapat badan-badan kelaskaran. Oleh karenanya laskar rakyat yang ada di seluruh Indonesia tersebut harus dipersatukan dalam satu tempat dan menjadi suatu kekuatan yang besar dalam satu komando. Pergantian nama Tentara Rakyat Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi pada tanggal 3 Juni 1947. Pada tanggal 27 Juni 1947 pimpinan TNI dilantik Presiden, antara lain:
  • Jenderal Sudirman menjabat sebagai Panglima Besar seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia.
  • Letnan Jenderal Urip Sumoharjo menjabat sebagai Kepala Staf Umum yang secara khusus bertugas untuk mengurus Angkatan Darat.
  • Komodor Udara S. Suryadarma menjabat sebagai Panglima Angkatan Udara.
  • Laksamana Muda Nazir menjabat sebagai Panglima Angkatan laut.
Pergantian nama tersebut dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk mereorganisasi tentara kebangsaan yang benar-benar menjadi profesional. KNIL adalah singkatan dari Koninklijk Nederlands-Indische Leger adalah merupakan tentara kolonial Hindia Belanda. Para mantan perwira KNIL mempunyai peranan yang sangat besar dalam merintis berdirinya tentara kebangsaan yang terorganisasi. Mantan perwira KNIL tersebut misalnya Urip Sumoharjo, A.H. Nasution, dan Alex Kawilarang.

Dukungan Spontan Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sesudah terdengar dan telah diketahui oleh seluruh penduduk di seluruh penjuru wilayah Indonesia mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka  dengan spontan dan rasa gembira mendukung atas proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut.

Aksi perjuangan rakyat Jakarta

Dengan merampas beberapa senjata milik tentara Jepang, bambu runcing, senjata tajam yang lainnya, masyarakat Jakarta melakukan penyerbuan ke tempat-tempat penting yang masih diduduki oleh Jepang. Pada tanggal 3-9-1945, Johar Nur memimpin para pemuda untuk mengambil alih kereta api. Jawatan Radio dikuasai Republik Indonesia pada tanggal 11 -9-1945. Para pemuda kemudian melakukan aksi dengan cara mencorat-coret, menulis semboyan perjuangan pada tembok-tembok, kereta api. Semboyan yang ditulis tersebut misalnya: “Merdeka atau mati, “Sekali Merdeka tetap merdeka”.

Rapat raksasa di lapangan Ikada (19 September 1945)

Sesudah proklamasi kemerdekaan dibacakan, maka pada 19 -9-1945, para pemuda Jakarta yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 merencanakan untuk menggerakkan massa dalam suatu rapat raksasa di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta). Tujuan dari rapat tersebut adalah supaya Sukarno berbicara langsung di hadapan seluruh rakyat. Letak lapangan Ikada kalau sekarang adalah di bagian selatan Lapangan Monas. Pada saat itu tentara Jepang melakukan penjagaan dengan sangat ketat, namun rakyat tetap menghadirinya. Pada saat itu Presiden Sukarno tidak jadi melakukan pidato di hadapan warga masyarakat, tetapi hanya menyampaikan beberapa pesan singkat saja, antara lain meminta kepada rakyat agar percaya kepada pemimpin dan pulang dengan tenang.

Makna rapat raksasa yang dilakukan di Lapangan Ikada adalah sebagai berikut:
  • Berhasil untuk mempertemukan antara pemerintah RI dengan rakyatnya.
  • Merupakan perwujudan/ manifestasi kewibawaan dari pemerintah Republik Indonesia di hadapan rakyat.
  • Telah berhasil untuk menggugah kepercayaan rakyat terhadap kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Insiden bendera di Surabaya

Di hari yang sama, yaitu pada tanggal 19-9-1945 di Surabaya telah terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama “Insiden Bendera” yang mana Insiden Bendera tersebut terjadi oleh sebab tindakan dari beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda (Merah Putih Biru) pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan. Hal yang dilakukan Belanda tersebut kemudian menyebabkan kemarahan terhadap masyarakat Surabaya, yang dillanjutkan dengan penyerbuan ke Hotel Yamato untuk menurunkan bendara Belanda tersebut, kemudian merobeknya yang berwarna biru. Lalu dinaikkan kembali sebagai bendera Merah Putih.

Pernyataan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang bunyinya adalah sebagai berikut:
Peristiwa tersebut kemudian diikuti oleh daerah-daerah swapraja yang lainnya, seperti halnya pada Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, dan Cirebon.

Dukungan rakyat Aceh

Semejak dari dulu Aceh adalah daerah yang sangat gigih dalam menentang kolonialisme dan Imperialisme Belanda. Dengar adanya berita mengenai proklamasi kemerdekaan, maka rakyat Aceh menyambutnya dengan rasa gembira. Pemuda Syamaun Gaharu dan Teuku Nyak Arif kemudaian membentuk barisan pemuda yang kuat, nanti adalah merupakan inti dari TKR di Aceh. Mereka kemudian melakukan perlucutan senjata tentara Jepang yang berada di wilayah Aceh.

Pertempuran Lima Hari di Semarang (14–19 Oktober 1945)

Penyebab terjadinya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang adalah adanya desas-desus, bahwa Jepang akan meracuni sumber air minum yang ada di wilayah Candi. dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Semarang lalu melakukan penelitian untuk hal tersebut. Pada waktu dr. Karyadi sedang melakukan pemeriksaan ditembak oleh tentara Jepang. Kemudian hal tersebut menimbulkan kemarahan para pemuda, dan bangkit untuk melawan Jepang. Dalam rangka untuk mengenang peristiwa tersebut, maka dibangun Monumen Tugu Muda dan  nama dr. Karyadi diabadikan sebagai nama rumah sakit yang ada di Semarang.

Peristiwa merah putih di Minahasa (14 Februari 1946)

Penyebab terjadinya peristiwa ini adalah karena pasukan Sekutu melarang kepada rakyat Minahasa untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Kemudian di bawah pimpinan C.H. Taulu, rakyat Minahasa melakukan erlawanan kepada Sekutu, dan berhasil mempertahankan Merah Putih.

Peringatan setahun Proklamasi Kemerdekaan

Rakyat Jakarta mendirikan Tugu Proklamasi di halaman gedung yang terletak di Jl. Pegangsaan Timur 56 atas prakarsa para Wanita Republiken. Pendirian tersebut dalam rangka peringatan satu tahun proklamasi kemerdekaan. Kemudian tugu tersebut diresmikan oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Rangkuman

Sesudah bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, maka perlu untuk segera dilakukan pembentukan kelengkapan pemerintah dan negara. Yang dimaksu dengan kelengkapan pemerintahan dan negara tersebut adalah Undang-Undang Dasar, dasar negara, presiden dan wakil presiden, dewan menteri (kabinet), badan perwakilan rakyat, dan tentara nasional. Pembentukan kelengkapan pemerintahan dan negara, dilakukan lewat 3 kali sidang PPKI. Sidang PPKI yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI yang ke-2 pada tanggal 19 Agustus 1945, dan Sidang PPKI yang ke-3 pada tanggal 22 Agustus 1945.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri banyak pulau. Supaya pemerintahan dapat lancar, maka wilayah Indonesia kemudian dilakukan pembagian menjadi beberapa provinsi yang mana untuk tiap-tia provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Pada masa awal kemerdekaan, wilayah Indonesia terbagi dalam 8 provinsi.

Apa tugas KNIP? Adapun tugas KNIP adalah untuk mendampingi Presiden dalam peyelenggaraan pemerintahan negara. Pada tanggal 16-10-1945, KNIP melakukan rapat pleno dan pada saat itu Wakil Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. X yang isinya adalah pemberian kekuasaan dan juga wewenang legislatif kepada KNIP untuk ikut serta dalam menetapkan Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuknya MPR.

KNIL (Koninklijk Nederlands-Indische Leger) adalah merupakan tentara kolonial Hindia Belanda. Para mantan perwira KNIL sangat besar andilnya di dalam merintis terbentuknya tentara kebangsaan yang terorganisasi. Para mantan perwira KNIL tersebut misalnya Urip Sumoharjo, A.H. Nasution, dan Alex Kawilarang.

Makna dari rapat raksasa di Lapangan Ikada:
  • Berhasil mempertemukan antara pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya.
  • Perwujudan kewibawaan dari pemerintah RI di hadapan rakyatnya.
  • Berhasil menggugah kepercayaan rakyat Indonesia atas kekuatan yang dimiliki bangsa sendiri.

Contoh Soal Materi Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Mengapa sidang pertama PPKI memiliki arti yang sangat penting?
2. Siapa Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)?
3. Apa nama Badan keamanan yang dibentuk pada tanggal 22-8-1945?
4. Siapa nama gubernur Jawa Timur yang pertama sesudah Indonesia merdeka?
5. Apa peran Komite Van Aksi dalam rangka upaya mendukung proklamasi kemerdekaan?
6. Siapa pelopor diadakannya Rapat Raksasa di Lapangan Ikada?
7. Menurut hasil sidang PPKI tanggal 18-8-1945, dalam menjalankan tugas pemerintahan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh siapa?
8. Apa yang menjadi penyebab pertempuran 5 hari di Semarang?
9. Sebutkan Anggota BKR?
10.Apa makna dari rapat raksasa di Lapangan Ikada?

Artikel IPS lainnya:
1. Pranata Sosial : Pengertian, Syarat, Macam-Macam, Fungsi dan Karakteristik Pranata Sosial (Pelajaran IPS SMP/ MTs Kelas VIII) 
2. Pelaku Ekonomi Indonesia
*) Semua Materi IPS SMP Kelas 8 dapat dilihat di : Rangkuman Materi Pelajaran IPS SMP/ MTs Kelas VIII

Demikianlah artikel yang berjudul Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kelas 8 yang semoga dapat bermanfaat.


Artikel www. Aanwijzing.com : Ayo membaca...!!! Lainnya :

Copyright © 2016 Aanwijzing.com | Google.com | Google.co.id | Design by Bamz | Powered by Blogger.